Tugas Pokok & Optimalisasi PAD

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pendapatan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan, penggalian, penetapan, pemungutan, dan evaluasi terhadap seluruh potensi pendapatan daerah, baik yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, maupun penerimaan lainnya yang sah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pendapatan Daerah berperan sebagai motor penggerak dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan daerah.

Fungsi Pelayanan Utama

Fungsi pelayanan dari perangkat daerah ini mencakup:

1. Pelayanan administrasi perpajakan daerah, seperti PBB-P2, PBJT (Makanan/Minuman, Jasa Perhotelan), Pajak Reklame, BPHTB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan jenis pajak daerah lainnya.
2. Pelayanan penerbitan surat ketetapan pajak dan retribusi, serta pemberian konsultasi dan informasi kepada wajib pajak/retribusi daerah.
3. Pelayanan sistem informasi dan teknologi dalam pemungutan pajak, seperti sistem pembayaran online dan integrasi data objek pajak.
4. Pelayanan pengawasan dan penagihan terhadap wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah yang belum memenuhi kewajibannya.
5. Pelayanan koordinasi dan kerja sama antarinstansi, baik dengan pemerintah pusat, provinsi, maupun sektor swasta dan masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.

Prinsip Layanan dan Dasar Hukum

Dalam memberikan pelayanannya, Badan Pendapatan Daerah berupaya menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan kemudahan akses, guna membangun kepercayaan publik serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Secara kelembagaan, BAPENDA dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016. Kemudian berubah lagi dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020.